Evaluasi Kepatuhan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Menggunakan Insinerator di PT. X, Kawasan Pengelola Limbah Industri, Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam Tahun 2026

Abstrak

Latar Belakang: Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan industri berpotensi mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat apabila tidak dikelola secara optimal. PT. X Batam menggunakan insinerator sebagai metode pengolahan limbah B3 yang paling dominan, dengan proporsi mencapai 73% dari total limbah yang diolah, namun evaluasi sistem secara rutin belum dilakukan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengolahan limbah B3 menggunakan insinerator di PT. X Batam. Metode: Penelitian ini menggunakan desain studi kasus evaluatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif di PT. X pada Februari s.d. Mei 2026. Lima informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan insinerator. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan verifikasi dokumen SOP, perizinan, serta laporan lingkungan. Data dianalisis berdasarkan input, proses, dan output, kemudian data dianalisis melalui proses transkripsi, pengodean, kategorisasi, dan penyusunan tema. Kredibilitas temuan diperiksa melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan telaah dokumen lalu dibandingkan dengan matriks kriteria PermenLHK No. 6 Tahun 2021, PermenLHK No. 11 Tahun 2024, dan SNI 8423:2023. Hasil: Aspek input menunjukkan bahwa sumber daya manusia belum memiliki sertifikasi kompetensi pengelolaan limbah B3 sesuai PermenLHK No. 11 Tahun 2024; sarana prasarana secara umum tersedia, namun tempat penyimpanan sementara limbah B3 belum berizin dan belum dilengkapi pendeteksi kebakaran otomatis; sedangkan standar operasional prosedur telah tersedia namun belum ditempatkan di area kerja. Aspek proses pembakaran dan penanganan residu telah sesuai dengan PermenLHK No. 6 Tahun 2021 dan SNI 8423:2023. Kesimpulan: Sistem pengolahan limbah B3 menggunakan insinerator di PT. X Batam telah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan peningkatan pada aspek kompetensi sumber daya manusia, kelengkapan sarana prasarana, dan penerapan standar operasional prosedur guna meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi